RILIS SS 2: Siyasah Syar’iyyah

Rilis Siyasah Syar’iyyah SS2[1]

“Kullukum ra’in wakullukum mas’ul[un] ‘an ra’iyyatihi” (Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan yang dimpimpinnya) (H.R. Muslim). Hadits tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa Islam juga membahas perihal kepemimpinan, baik itu kepemimpinan terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain maupun kepemimpinan terhadap kehidupan ketatanegaraan dimana kepemimpinan itu dekat dengan politik. Di dalam Islam, politik lazim disebut siyasah syar’iyyah.

Siyasah Syar’iyyah terdiri dari dua kata yakni siyasah dan syar’iyyah. Siyasah merupakan bahasa Arab yang memiliki pengertian mengendalikan, mengelola, memimpin. Syar’iyyah memiliki pengertian cara melakukan sesuatu seperti yang sudah diatur dalam seperangkat hukum (syariah) yang ditujukan untuk mengatur negara maupun masyarakat. Dengan begitu, siyasah syar’iyyah berarti aturan mengenai pengelolaan masyarakat yang berbasis syariah.

Imam Syafi’i berpendapat bahwa, “tidak ada politik yang tidak sesuai dengan syariah”. Menurutnya, siyasah haruslah sesuai dengan agama Islam dan sesuai dengan tujuan siyasah itu sendiri. Adapun tujuan dari siyasah ada 5 (lima), yaitu:

  1. memelihara agama;
  2. memelihara jiwa;
  3. memelihara akal;
  4. memelihara keturunan; dan
  5. memelihara harta.

Kelimanya biasa disebut dengan Al-Maqasid Al-Khamsah. Berbeda dengan Ibnu Nakil Al-Hambali yang memberikan definisi siyasah kontemporer. Menurut Hambali, siyasah adalah semua aktivitas yang mendekatkan manusia dengan kebajikan dan menjauhkan dari keburukan meskipun tidak ada kontekstual dituliskan di dalam Al-Qur’an dan hadits. Dalam konteks bernegara, dapat dimaknai bahwa siyasah merupakan cara sebuah agama untuk melakukan kemauannya dan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam rancangan aturan hukum di suatu negara.

Siyasah bisa menjadi maslahah dan bisa juga sebaliknya. Hal ini tergantung padai pemimpinnya. Oleh karenanya, diperlukan pemimpin yang memiliki kepemahaman yang baik mengenai syariah. Di dalam Al-Qur’an dan hadits dituliskan mengenai prinsip siyasah syariah. Namun, dituliskannya prinsip-prinsip siyasah syar’iyyah di dalam Al-Qur’an dan hadits tidak bisa serta-merta diartikan bahwa siyasah harus berasal dari Al-Qur’an dan hadits, melainkan siyasah harus lah berdasarkan pada kemaslahatan umat. Tolak ukur siyasah berdasarkan maslahat untuk rakyat yaitu tercapainya al-maqasid al-khamsah.

Dalam konteks politik kontemporer, seringkali adanya pandangann bahwa politik merupakan sesuatu yang buruk, jahat, ataupun merusak. Namun, sejatinya politik itu merupakan hal yang suci sehingga perlu dijaga nilai-nilai dalam konsep berpolitik itu sendiri. Untuk menjaga kesucian politik dan menjaga agar politik terus dilaksanakan demi kemaslahatan umat perlu didukung beberapa hal, meliputi:

  1. memaknai politik dan tujuan politiknya;
  2. diserahkan kepada kekuasaan yang baik;
  3. adanya penjagaan terhadap pelaksanaan politik; dan
  4. bangun critical awareness masyarakat mengenai pelaksanaan politik yang berdasarkan

Adapun contoh konkret dari siyasah syar’iyyah sendiri ada di zaman kepemimpinan Rasulullah dimana semua politik pemerintahan berasal dari Al-Qur’an. Melihat sikap Rasulullah dalam memimpin negara pada masa itu menunjukkan bahwa politik merupakan cara untuk menjadikan masyarakat yang dipimpinnya menjadi insan yang berakhlak baik. Selain itu, diharapkan pula banyak yang memeluk Islam melalui nilai-nilai kebaikan yang diajarkan di dalamnya. Selanjutnya, sepeninggal Rasulullah, politik pemerintahan dijalankan sesuai dengan keadaan negara dan budaya daerahnya.

Dalam tataran implementasi, belum ada negara yang secara utuh menjalankan praktik siyasah sendiri. Dalam lingkup yang lebih sempit lagi, misalnya Indonesia, sejak zaman dahulu terlihat jejak politik yang bertujuan demi kemaslahatan umat. Contohnya, upaya penyebaran agama Islam sebagaimana yang dilakukan oleh para pedagang muslim melalui perkawinan dengan orang pribumi ataupun upaya saudagar yang mendekati para pemimpin daerah agar pemimpin daerah tersebut memeluk agama Islam. Cara-cara tersebut dinilai sebagai cara yang halus dalam rangka mensyiarkan Islam. Ketika pemimpin daerah atau tokoh masyarakat di suatu daerah telah mengenal ajaran Islam, maka akan lebih mudah pula penyebaran agama Islam kepada masyarakatnya. Salah satu politik penyebaran agama Islam yang paling terkenal adalah penggunaan media seni wayang kulit dalam penyebaran agama Islam oleh Sunan Kalijaga.

Dalam konteks siyasah syar’iyyah kontemporer di Indonesia, adanya pengaturan yang kental dengan agama Islam misalnya seperti yang ada di Aceh dimana dapat ditemui penyelenggaraan pengadilan syariah dan penerapan qanun (peraturan daerah). Peraturan daerah tersebut disisipkan nilai-nilai syariah dan tak jarang menjadi perbincangan apakah itu akan membawa kemaslahatan atau tidak. Selain itu, terlihat pula banyaknya partai politik yang merupakan transformasi dari ormas Islam dengan semangat memperjuangkan dan menjunjung nilai-nilai Islam.

Pada akhirnya, semua aplikasi dari konsep siyasah syar’iyyah tersebut bertujuan baik guna menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Namun ada baiknya, perlu sekali lagi diperhatikan kemaslahatan yang bertitik tolak dari al-maqasid al-khamsah serta adanya upaya penjagaan siyasah tersebut agar tetap sesuai dengan koridor syariah.

[1]     Penyelenggaraan pada hari Rabu, tanggal 18 dan 25 Maret 2015 bertempat di Fakultas Hukum Universitas gadjah Mada dengan narasumber M. Mustafied, S. Fil.

Created by Fathimatush Sholihah

Edited by Daisyta Mega, S.H

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *