RILIS SS 2: Iqtishad

AL-IQTISHAD (SHARIA ECONOMIC)

Apabila telah ditunaikan shalat, maka brtebaranlan kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Q.S. Al-Jumu’ah, 62:10

Bisnis seringkali menjadi hal yang dianjurkan di dalam Al-Qur’an. Pengaturannya mengenai etika bisnis sudah dengan baik dituliskan di dalamnya. Rasulullah pun mencontohkannya sejak beliau masih kanak-kanak, yaitu saat ikut pamannya ke negeri Syams untuk berdagang. Ketika Rasulullah menjadi pemimpin pun, ekonomi menjadi bidang yang tidak luput dari pengaturannya. Mulai dari perdagangan hingga perpajakan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Dari kesemua aplikasi perekonomian, inti dari Al-iqtishad adalah akadnya seperti yang tertera di surat Al-Maidah ayat 1. Namun, akad merupakan sebagian saja syarat agar suatu transaksi halal. Agar suatu transaksi bisa dikatakan halal, ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

  1. Tidak haram zatnya

Suatu transaksai dikatakan tidak haram zatnya bisa dilihat dari barang yang jadi objek transaksi ataupun alat yang digunakan bertransaksi. Objek transaksi maupun alat bertransaksi bersifat kumulatif, keduanya harus halal zatnya. Seperti misalnya memperjual belikan makanan, jika makanannya merupakan makanan yang diperbolehkan untuk memakannya maka transaksi bisa dibilang halal. Namun, jika memperjualbelikan babi atau hal lain yang diharamkan untuk dimakan, maka transaksi bisa dikatakan tidak halal. Lalu bagaimana dengan suntikan uang, apakah haram? Bisa dilihat uang bukanlah zat yang haram, namun yang menjadikan suntikan uang itu haram atau halal adalah dari mana uang tersebut diperoleh. Bila diperoleh dari usaha-usaha yang halal, maka transaksi tersebut bisa dikatakan halal dan begitu sebaliknya.

  1. Tidak boleh mengadung MAGHRIB
  2. Maysir

Maysir dipersamakan dengan gambling atau perjudian. Perjudian ini mengandung unsur mengundi nasib dan dilarang di dalam Islam. Larangan ini tercantum di dalam Al-Qur’an, Surat Al-Maidah ayat 3. Bagaimana dengan naik atau turunnya nilai tukar mata uang? Hal tersebut tidak bisa dipersamakan dengan perjudian karena ada keadaan yang menyebabkan nilai mata uang suatu negara berbeda dengan nilai mata uang negara lain.

  1. Gharar

Gharar merupakan istilah untuk ketidakpastian. Diistilahkan dengan membeli kucing dalam karung karena sejak diperjanjikan, barang yang menjadi transaksi tidak jelas wujudnya. Seperti dalam sistem ijon dimana pembeli membeli buah yang yang belum diketahui kualitas dan kuantitas buahnya. Gharar berbeda denga risk karena risiko sudah jelas adanya.

  1. Riba’

Seperti yang sudah diketahui di dalam masyarakat, riba’ merupakan bunga yang tidak diperjanjikan di awal. Seperti misalnya denda keterlambatan pembayaran, atau bunga yang berlipat ganda dari bank. Macam riba’ dilihat dari sebeb munculnya dibagi menjadi:

  • Riba’ atas utang piutang; dan
  • Riba’ atas jual beli.

Selain dari sebab kemunculannya, jenis riba’ dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

  • Fadhl;
  • Nasal atau jahiliy;
  • Nasiah (riba’ nasiah ini paling sering muncul di dunia perbankan).

Selain dalam wujud bunga, riba’ juga bisa berwujud barang. Barang-barang ribawi diantaranya emas, perak, gandum, kurma, jewawut, dan garam. Disebut barang ribawi karena bareng-barang tersebut rentan sekali terhadap praktik riba’ dalam transaksi tukar-menukarnya. Barang-barang ribawi tersebut bisa dijadikan objek transaksi selama ditukarkan dengan barang yang sama atau barang lain yang nilainya sama. Di dalam konteks ekonomi kontemporer, barang-barang ribawi adalah mata uang, bahan makanan dan barang sekali pakai.

Bunga bank yang diterima dari nasabah digolongkan riba’ karena uang bunga bank berasal dari hasil usaha kredit bank. Kredit sendiri sudah merupakan riba’ karena adanya bunga dalam peminjaman uang yang berlipat ganda, sifatnya memberatkan peminjam. Bagaimana jika tidak meniatkan untuk mendapatkan bunga dari bank yang diketahui sebagai riba’ namun tetap menggunakan produk bank tersebut? Selama ada unsur darurat diperbolehkan. Namun, jika tidak ada unsur darurat sebaiknya dihindari karena pada dasarnya di dalam praktik transaksi yang mengandung unsur riba’ orang yang mencatat, melaksanakan, saksi, kesemuanya mendapatkan dosa.

  1. Ryswah

Ryswah dipersamakan dengan praktik suap menyuap. Hal ini jelas dilarang dalam agama Islam. Larangan ini terkandung di dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 188.

  1. Bathil

Adanya unsur bathil membuat suatu transaksi bisa dikatakan tidak halal.

Rukun dan syarat akad yang sesuai syariah

Untuk menghindari kelima unsur yang telah disebutkan sebelumnya, maka Islam mengatasinya dengan akad-akad yang tradisional. Akad di dalam Islam lebih ditekankan kepada kejelasan, hal yang kemudian sering disebut transparansi. Prinsip transpatansi ini dijabarkan ke dalam suatu akad harus terpenuhinya tiga unsur, yaitu:

  1. Kualitas

Kualitas dari objek transaksi haruslah jelas diperjanjikan di awal dan memang benar begitu keadaannya. Kepastian kualitas ini menghindari gharar.

  1. Kuantitas

Sama dengan kualitas, kuantitas barang ataupun harganya jelas diperjanjikan di awal dan nilai objek transaksi dan alat transaksi setara. Hal ini berguna untuk menghindari praktik riba’.

  1. Waktu Penyerahan

Unsur ini bisa dipersamakan dengan istilah tunai dimana peralihan objek transaksi dan alat transaksi terjadi di saat dan tempat yang bersamaan, tidak diperbolehkannya ada jeda waktu yang akan rentan terjadi riba’. Pengecualian waktu penyerahan ini terdapat dalam nilai mata uang.

Unsur-unsur transaksi tersebut merupakan panduan praktikal terhadap tiga jenis akad, yaitu:

  1. Murabahah

Transparansi harga asli dari suatu barang dari penjual ke pembeli dalam konteks perdagangan.

  1. Musyarakah

Transparansi mengenai perjanjian kerja sama dengan menyebutkan sejelas-jelasnya mengenai kontribusi masing-masing pihak, keuntungan sesuai kontribusi masing-masing pihak, dan penanggungan risiko dimana penghitungannya didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak.

  1. Mudharabah

Transparansi mengenai bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola modal dalam usaha.

Kesemua dasar-dasar perekonomian Islam yang telah dibahas kebanyakan diaplikasikan di dalam dunia perbankan. Manfaat yang tinggi dan tidak menimbulkan kerugian tersebut menjadikan beberapa negara di dunia mulai melirik sistem ekonomi Islam. Baru-baru ini muncul kabar bahwa perbankan di Inggris di-syariah-kan untuk melindungi perekomian negaranya juga penggunaan sukuk untuk membiayai pembangunan infrastrukturnya. Di Amerika sudah mulai banyak pengkajian mengenai ekonomi Islam terutama di bidang perbankan yang dipercaya dapat menyelamatkan perekonomian mereka di saat krisis.

Daya tahan perbankan syariah terhadap krisis ekonomi sudah terbukti di Indonesia pada tahun 1998. Konsep rahmatan lil ‘alamin dan membawa kemanfaatan membuat perbankan syariah lebih sehat kala itu. Dengan latar belakang tersebut dan melaksanakan pasal 29 UUD NRI Tahun 1945, Indonesia mengakui perbankan syariah dan kemudian merancang tiga fase terhadap perbankan syariah, yaitu:

  1. Introduction; pada tahap ini dibentuk Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
  2. Recognition; dibentuknya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; dan
  3. Purification; dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Untuk menjaga nilai-nilai syariah di dalam perekonomian syariah Indonesia, Dewan Syariah Nasional (DSN) membuatkan Fatwa DSN-MUI di bidang ekonomi syariah, meliputi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Badan Perkreditan Rakyat Syariah. Namun, upaya yang sering dilakukan adalah terkait pengaturan di bidang perbankan syariah. Hal ini karena perbankan merupakan aplikasi ekonomi yang paling banyak terdapat prinsip syariahnya. Dengan demikian, dipersyaratkan bahwa bank syariah yang ingin beroperasi harus memiliki induk yang menggunakan prinsip syariah pula guna menjaga nilai-nilai syariah atas kegiatan sirkulasi uang di dalamnya.

Kesimpulannya, di dalam Islam diajarkan cara pengelolaan harta dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan dan tidak merugikan serta jelas akadnya. Konsep rahmatan lil ‘alamin membuat perekonomian syariah memperhatikan kepastian hukum dalam suatu transaksi.

Created by Fathimatush Sholihah

Edited by Daisyta Mega, S.H

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *