Hasil Kajian ILF #6 – Kajian Isu BPJS Kesehatan

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Konsep Jaminan Sosial ini yang tertuang dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan sosial terdiri dari dua yaitu; Pertama, bentuk yang berbasis gotong royong antar warga melalui pembayaran iuran.Bentuk inilah yang diadopsi BJPS Kesehatan yang dalam nomenklatur akademik dikenal sebagai model asuransi sosial. Kedua, bentuk yang berbasis pemanfaatan dana pajak khusus untuk jaminan sosial.

BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk PNS, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.

BPJS dibentuk berdasarkan UU Nomor 40 tahun 2004 yang menyatakan tentang sistem jaminan sosial nasional, disamping itu juga menurut UU Nomor 24 tahun 2011 BPJS akan mengganti sejumlah lembaga-lembaga jaminan sosial yang ada seperti lembaga asuransi kesehatan PT askes Indonesia dirubah menjadi BPJS Kesehatan, lembaga jaminan sosial tentang ketenaga kerjaan Jamsostek juga dirubah menjadi BPJS ketenagakerjaan.

Namun disisi lain layanan BPJS ini mendapat sorotan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait aturan yang ada didalamnya menimbulkan polemik baru karena ditetapkan adanya unsur yang tidak sesuai syariah, ketidak sesuaian syariah ini dilihat dari beberapa unsure seperti maisyir, riba dan gharar. Definisi unsure tersebut telah dijelakan pada pertemuan mengenai Iqtishad atau pengantar hukum ekonomi Islam.. Hal ini berdasar keputusan Ijtima atau forum pertemuan Komisi Fatwa MUI berisi Keputusan Ijtima ‘Ulama V 2015 Tentang Panduan JKN dan BPJS Kesehatan di Pondok Pesantren At-Tauhidiyyah Cikura, Bojong, Tegal, Jawa Tengah, pada Juni 2015. Walaupun dikatakan tidak ada kata haram dalam ijtima ini, namun jelas masyarakat tetap merasa was-was akan hasil rekomendasi ijtima ini.

Oleh karena hal inilah kemudian BPJS Kesehatan yang menurut hasil Ijtima Komisi fatwa MUI tidak sesuai syariah, disepakati pemerintah untuk direvisi, dimana telah diadakan pertemuan untuk menjernihkan persoalan, yang terdiri dari pihak BPJS Kesehatan, MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kemenkeu, dan Kemenkes di Gedung Merdeka, Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2015.

Berikut poin-poin kesepakatan dalam pertemuan tersebut:

  1. Telah dicapai kesepahaman para pihak untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait dengan putusan dan rekomendasi ijtima ulama komisi fatwa se-Indonesia tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional oleh BPJS kesehatan dengan membentuk tim bersama yang terdiri dari BPJS kesehatan, MUI, Pemerintah, DJSN, dan OJK.
  2. Rapat bersepaham bahwa di dalam keputusan dan rekomendasi ijtima ulama, komisi fatwa MUI se-Indonesia tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional oleh BPJS kesehatan tidak ada kata haram.
  3. Masyarakat diminta tetap mendaftar dan tetap melanjutkan kepesertaannya dalam program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan BPJS kesehatan dan selanjutnya perlu ada penyempurnaan terhadap program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan nilai-nilai syariah untuk memfasilitasi masyarakat yang memilih program yang sesuai dengan syariah.

Berkaitan dengan hal yang polemik yang timbul tersebut, dibutuhkan tindak lanjut yang segera agar masyarakat Indonesia khususnya umat muslim Indonesia bisa menikmati layanan yang syar’i. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut baik dari pihak BPJS Kesehatan maupun pihak MUI untuk melakukan perubahan. Sehingga saat ini pada dasarnya pilihan tetap pada masyarakat.

Untuk pembahasan ikuti Kajian Keilmuan ILF membahas secara eksklusif mengenai BPJS Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam bersama pihak BPJS, OJK, dan akademisi Hukum Islam. Informasi lebih lanjut is coming soon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *