Materi Sekolah Syariah 3

Materi Sekolah Syariah 3

Assalamualaikum.wr. wb Alhamdulillah Sekolah Syariah 3 ILF FH UGM pertemuan pertama telah diselenggarakan pada 28 dan 29 April lalu. Berikut materi hukum pidana Islam dan hukum ekonomi Islam, semoga bermanfaat: Hukum Ekonomi Islam (Pertemuan 1) Hukum Pidana Islam (Pertemuan 1) Wassalamualaikum.wr.wb Syukron. Fasilitator SS3

Materi Pengantar dan Silabus SS 3

Materi Pengantar dan Silabus SS 3

Berikut beberapa materi pengantar beserta silabus materi yang akan disampaikan pada saat kelas Sekolah Syariah 3 yang diselenggarakan oleh Islamic Law Forum (ILF). Materi Pengantar SS3-Iqtishad Materi Pengantar SS3-Jinayah Silabus Hukum Ekonomi Islam Silabus Hukum Pidana Islam Semoga dapat bermanfaat

ILF PROUDLY PRESENTS: SEKOLAH SYARIAH TIGA

ILF PROUDLY PRESENTS: SEKOLAH SYARIAH TIGA

Sekolah Syariah kini hadir kembali: Untuk kalian para pencari ilmu. Hukum Ekonomi Syariah (Iqtishad) dan Hukum Pidana Syariah (Jinayah) telah menanti. Melanjutkan Sekolah Syariah sebelumnya, SS3 akan lebih memfokuskan pembelajaran menegani Iqtishad dan Jinayah. Berbeda dengan SS2 sebelumnya, kelas SS3 akan dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang telah disusun panitia bersama dosen pengajar masing-masing. Sangat dimungkinkan mengikuti […]

RILIS: ASURANSI

RILIS: ASURANSI

imagesAsuransi: Halal atau Haram?

          Sebagai Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, masyarakat Indonesa jelas tidak asing lagi dengan istilah berbau syari’ah. Satu dekade terakhir sering orang membicarakan tentang konsep ekonomi syariah karena dinilai lebih baik dibandingkan dengan konsep ekonomi konvensional yang dianut oleh banyak Negara.

Perkembangan penggunaan konsep syariah dalam kegiatan ekonomi pun bisa dibilang cepat mulai dari hal perbankan, penggadaian, bahkan dalam hal pendidikan pun di beberapa universitas di Indonesia telah menyediakan jurusan ekonomi syariah dalam hal penjurusan perkuliahan, dan sekarang, penggunaan konsep syariah mulai berkembang pesat dalam hal asuransi. Kata asuransi berasal dari Bahasa Belanda yakni “Assurantie” dan dalam Bahasa Indonesia disalin dengan kata “pertanggungan” dan kini lebih dikenal dengan kata asuransi. Dalam bahasa Arab, asuransi menggunakan kata “ta’min”, “penanggung” disebut dengan mu’ammin dan “tertanggung” disebut dengan “mu’ammin” lalu sering disebut dengan “musta’min”. Kemudian, menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen (peristiwa tidak pasti).

Berbicara mengenai sistem asuransi itu sendiri, terkadang banyak masyarakat Indonesia pada umumnya yang justru kurang mengerti bagaimana sistem asuransi itu sendiri. Mengenai bagaimana perputaraan keuanganya, produk asuransi, tarif premi, bahkan cara kerja aktuaris yang mengestimasi kejadian masa depan dll. Kebanyakan dari kita hanya mengetahui kulit luar nya saja, yakni membayar tarif asuransi dan kita akan mendapat kompensasi nantinya sebagai penajamin keselamatan dll. Lebih dari itu kita tidak mengetahui apakah hukum mengikuti asuransi, halal atau tidaknya asuransi yang kita ikuti. Untuk itu Dewan yurisprudensi Islam Liga Dunia Muslim, Makkah, Saudi Arabia, menganggap bahwa semua transaksi asuransi modern termasuk asuransi jiwa dan niaga adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Yusuf al-Qardawi dalam “Al halal wa al-Haram fi al-Islam” mengatakan bahwa diharamkannya asuransi konvensional a.l: (1) karena semua anggota asuransi tidak membayar uangnya itu dengan maksud tabarru, bahkan nilai ini sedikitpun tidak terlintas, (2) karena badan asuransi memutar uang tersebut dengan jalan riba. Di Indonesia PP Persatuan Islam (Persis) Read more about RILIS: ASURANSI

RILIS SS 2: Iqtishad

RILIS SS 2: Iqtishad

AL-IQTISHAD (SHARIA ECONOMIC)

Apabila telah ditunaikan shalat, maka brtebaranlan kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Q.S. Al-Jumu’ah, 62:10

Bisnis seringkali menjadi hal yang dianjurkan di dalam Al-Qur’an. Pengaturannya mengenai etika bisnis sudah dengan baik dituliskan di dalamnya. Rasulullah pun mencontohkannya sejak beliau masih kanak-kanak, yaitu saat ikut pamannya ke negeri Syams untuk berdagang. Ketika Rasulullah menjadi pemimpin pun, ekonomi menjadi bidang yang tidak luput dari pengaturannya. Mulai dari perdagangan hingga perpajakan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Dari kesemua aplikasi perekonomian, inti dari Al-iqtishad adalah akadnya seperti yang tertera di surat Al-Maidah ayat 1. Namun, akad merupakan sebagian saja syarat agar suatu transaksi halal. Agar suatu transaksi bisa dikatakan halal, ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

  1. Tidak haram zatnya

Suatu transaksai dikatakan tidak haram zatnya bisa dilihat dari barang yang jadi objek transaksi ataupun alat yang digunakan bertransaksi. Objek transaksi maupun alat bertransaksi bersifat kumulatif, keduanya harus halal zatnya. Seperti misalnya memperjual belikan makanan, jika makanannya merupakan makanan yang diperbolehkan untuk memakannya maka transaksi bisa dibilang halal. Namun, jika memperjualbelikan babi atau hal lain yang diharamkan untuk dimakan, maka transaksi bisa dikatakan tidak halal. Lalu bagaimana dengan suntikan uang, apakah haram? Bisa dilihat uang bukanlah zat yang haram, namun yang menjadikan suntikan uang itu haram atau halal adalah dari mana uang tersebut diperoleh. Bila diperoleh dari usaha-usaha yang halal, maka transaksi tersebut bisa dikatakan halal dan begitu sebaliknya.

  1. Tidak boleh mengadung MAGHRIB
  2. Maysir

Maysir dipersamakan dengan gambling atau perjudian. Perjudian ini mengandung unsur mengundi nasib dan dilarang di dalam Islam. Larangan ini tercantum di dalam Al-Qur’an, Surat Al-Maidah ayat 3. Bagaimana dengan naik atau turunnya nilai tukar mata uang? Hal tersebut tidak bisa dipersamakan dengan perjudian karena ada keadaan yang menyebabkan nilai mata uang suatu negara berbeda dengan nilai mata uang negara lain. Read more about RILIS SS 2: Iqtishad

RILIS SS 2: Siyasah Syar’iyyah

RILIS SS 2: Siyasah Syar’iyyah

Rilis Siyasah Syar’iyyah SS2[1]

“Kullukum ra’in wakullukum mas’ul[un] ‘an ra’iyyatihi” (Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan yang dimpimpinnya) (H.R. Muslim). Hadits tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa Islam juga membahas perihal kepemimpinan, baik itu kepemimpinan terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain maupun kepemimpinan terhadap kehidupan ketatanegaraan dimana kepemimpinan itu dekat dengan politik. Di dalam Islam, politik lazim disebut siyasah syar’iyyah.

Siyasah Syar’iyyah terdiri dari dua kata yakni siyasah dan syar’iyyah. Siyasah merupakan bahasa Arab yang memiliki pengertian mengendalikan, mengelola, memimpin. Syar’iyyah memiliki pengertian cara melakukan sesuatu seperti yang sudah diatur dalam seperangkat hukum (syariah) yang ditujukan untuk mengatur negara maupun masyarakat. Dengan begitu, siyasah syar’iyyah berarti aturan mengenai pengelolaan masyarakat yang berbasis syariah.

Imam Syafi’i berpendapat bahwa, “tidak ada politik yang tidak sesuai dengan syariah”. Menurutnya, siyasah haruslah sesuai dengan agama Islam dan sesuai dengan tujuan siyasah itu sendiri. Adapun tujuan dari siyasah ada 5 (lima), yaitu:

  1. memelihara agama;
  2. memelihara jiwa;
  3. memelihara akal;
  4. memelihara keturunan; dan
  5. memelihara harta.

Kelimanya biasa disebut dengan Al-Maqasid Al-Khamsah. Berbeda dengan Ibnu Nakil Al-Hambali yang memberikan definisi siyasah kontemporer. Menurut Hambali, siyasah adalah semua aktivitas yang mendekatkan manusia dengan kebajikan dan menjauhkan dari keburukan meskipun tidak ada kontekstual dituliskan di dalam Al-Qur’an dan hadits. Dalam konteks bernegara, dapat dimaknai bahwa siyasah merupakan cara sebuah agama untuk melakukan kemauannya dan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam rancangan aturan hukum di suatu negara.

Siyasah bisa menjadi maslahah dan bisa juga sebaliknya. Hal ini tergantung padai pemimpinnya. Oleh karenanya, diperlukan pemimpin yang memiliki kepemahaman yang baik mengenai syariah. Di dalam Al-Qur’an dan hadits dituliskan mengenai prinsip siyasah syariah. Namun, dituliskannya prinsip-prinsip siyasah syar’iyyah di dalam Al-Qur’an dan hadits tidak bisa serta-merta diartikan bahwa siyasah harus berasal dari Al-Qur’an dan hadits, melainkan siyasah harus lah berdasarkan pada kemaslahatan umat. Tolak ukur siyasah berdasarkan maslahat untuk rakyat yaitu tercapainya al-maqasid al-khamsah. Read more about RILIS SS 2: Siyasah Syar’iyyah

Pemblokiran Situs Islam Dinilai Ancaman Kebebasan Berpendapat

Pemblokiran Situs Islam Dinilai Ancaman Kebebasan Berpendapat

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diminta belajar atas kasus memblokir domain sejumlah situs Islam. Demikian kesimpulan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan  Islamic Law Forum (ILF) Fakultas Hukum UGM bersama sejumlah pakar Jumat, (10/04/2015). Dalam kajian tersebut para pakar sependapat bahwa kebijakan blokir oleh negara untuk meminimalisir penyebaran konten negatif Informasi dan […]